Kamis, 04 Januari 2018

[ESAI] Reformasi Perpajakan untuk Mengatasi Masalah Kependudukan di Indonesia

Reformasi Perpajakan Untuk Mengatasi Masalah Kependudukan 
di Indonesia
[ESAI] Reformasi Perpajakan untuk Mengatasi Masalah Kependudukan di Indonesia Tugas esai esay

Indonesia merupakan salah satu negara terluas didunia dengan total luas negara 5.193.250 km² (mencakup daratan dan lautan). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 didunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil dan Australia. Jika dibandingkan dengan luas negara-negara di Asia, Indonesia berada diperingkat ke-2. Dan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara terluas di Asia Tenggara.

Selain memiliki wilayah yang luas indonesia juga dikaruniai berbagai macam sumber daya alam yang begitu melimpah, mulai dari sumber daya flora,fauna, iklim bahkan tambang yang sangat beraneka ragam. Disamping itu indonesia juga diberkahi dengan sumber daya manusia yang melimpah  yaitu dengan jumlah penduduk indonesia menurut sensus 2010 sebanyak 237 641 326 jiwa dan laju pertumbuhan sebesar 1,49%.

Dengan modal berupa sumber daya alam yang besar dan sumber daya manusia yang melimpah seharusnya Indonesia dapat menjadi sebuah negara yang memiliki ketahanan sosial ekonomi yang kuat. Akan tetapi pada kenyataanya sejak merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sampai tahun 2017 Indonesia masihlah negara berkembang yang tertinggal jika dibandingkan dengan negara – negara lain disekitarnya, bahkan dibandingkan dengan singapura yang melepaskan diri dari Malaysia pada tahun 1965 Indonesia sangatlah tertinggal jauh. Hal ini tentu tejadi karena sebab. Jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar dan laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat justru menjadi bumerang bagi Indonesia.  Karena pemerintah Indonesia  belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup serta pemerataan sosial-ekonomi yang adil  dan merata bagi masyarakatnya. Ditambah lagi manajerial sosial-ekonomi pada masyarakat Indonesia yang keliru menjadikan permasalahan di Indonesia semakin menumpuk.

Dalam menangani permasalahan di atas tentunya perlu melakukan pembenahan. Pembenahan yang dimaksud adalah dengan meninjau ulang kebijakan – kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan. Contoh kecil saja, pada kebijakan perpajakan yang tertera pada  PMK-162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012. Dalam kebijakan tersebut dapat dilihat pada pasal 1 bahwa Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut: Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi, Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin, Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 36TAHUN 2008, Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Pada kebijakan pada  PMK-162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 pasal 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa jika seseorang melajang  besarnya penghasilan tidak kena pajaknya sedikit namun jika ia menikah penghasilan tidak kena pajaknya akan betambah. Begitu pula ketika seseorang memiliki anak penghasilan tidak kena pajaknya akan betambah lagi sehingga jumlah pajak yang dikeluarkan semakin kecil tiap tahunnya.

Keadaan ini justru meperkokoh persepsi masyarakat  akan “ banyak anak banyak rezeki”, karena dengan adanya kebijakan PMK-162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 pasal 1 tersebut semakin banyak anak yang seseorang  miliki justru akan  menambah penghasilan tidak kena pajaknya sehingga mengurangi pajak yang dikeluarkan dan akan  menambah  pendapatan yang diterima.

Solusi nyata yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan membalik kebijakan PMK-162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 pasal 1 tersebut.  Misalnya saja dengan seseorang melajang penghasilan tidak kena pajak  yang di dapat adalah  Rp 30.000.000, namun ketika ia menikah penghasilan tidak kena pajak akan dikurangi sebesar Rp 5.000.000 menjadi Rp 25.000.000. begitu juga ketika ia memiliki anak maka setiap anak akan mengurangi penghasilan tidak kena pajak masing-masing sebesar Rp.3.000.000.  Sebagai  contoh  jika seseorang telah menikah dan memiliki 3 anak maka PTKP yang didapatkan adalah sebesar Rp 19.000.000 dengan perhitungan  PTKP melajang 30.000.000 dikurangi 5.000.000 karena telah menikah kemudian dikurangi lagi karena memiliki 3 anak  (3 x 3.000.00) sehingga PTKP yang tersisa adalah 19.000.000.

Dengan kebijakan seperti di atas tentunya masyarakat akan berpikir dua kali untuk memiliki anak dengan jumlah banyak sehingga secara perlahan akan mengurangi tingkat laju pertumbuhan penduduk masyarakat Indonesia dan secara tidak langsung dapat mengatasi permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia yang menjadi pokok permasalahan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.

__________.  Mengenal Indonesia .
http://www.invonesia.com/luas-wilayah-negara- indonesia.html (diakses 28 Juli 2017)
BPS.        Badan Pusat Statistik.
http://sp2010.bps.go.id/ (diakses 28 Juli 2017)
Wikipedia. Sejarah Singapura. https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Singapura (diakeses 28 Juli 2017)
Subekti,Wibowo. Wibowo Pajak. http://www.wibowopajak.com/2014/08/pmk-nomor-162pmk0112012-tanggal-22.html (diakses 28 Juli 2017)


Kata Kunci:
Kebijakan perpajakan yang ideal dan cocok untuk Indonesia
Makalah kebijakan perpajakan di Indonesia
Esai perpajakan di Indonesia
Tugas PPSMB UGM 2017 2018
Universitas Gadjah Mada

This Is The Newest Post

Berkomentarlah dengan bijak :)
[-] Jangan melakukan spamming
[-] Tidak menerima URL
EmoticonEmoticon